Dengan Bukti, Aliansi LSM Desak Panwaslu Kota Palembang

Reporter: Rahmat Septiawan | Editor: Arjeli SS

Palembang, LamanQu.com – Setelah sebelumnya melancarkan gugatan tentang perkara perdata No. 97/Pdt. G/2018/PN.PLG, pada Tanggal 25 April 2018 kemarin yang dilakukan oleh National Corruption Watch (NCW) di Pengadilan Negeri Palembang terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, kemudian pada Rabu, 2 Mei 2018 Aliansi LSM (Lembaga Swadaya Masyrakat) mendatangi Panwaslu Kota Palembang dalam bentuk aksi damai.

Aliansi LSM yang tergabung kedalam penggugatan ini terdapat 32 LSM yang terdiri dari aktivis-aktivis se-kota Palembang.

Tujuan aktivis-aktivis ini ialah untuk menuntut KPU Kota Palembang terkait pasal 10 Hurup a UU. No. 10 Tahun 2016 terhadap para pasangan calon dalam Pemilukada kota Palembang priode 2018-2023.

Mewakili demonstran yang hadir, Ketua NCW Sumatera Selatan Ruben alkurdi ST. menjelaskan “hari ini kami memberikan bukti-bukti otentik tentang keputusan-keputusan Pengadilan, keputusan mahkama agung yang telah diketahui oleh KPU. Kami tidak tahu apakah KPU ini pura-pura tidak tahu atau tahu, maka dari itu kami melaporkan ke Panwas, agar peraturan PKPU itu di jalankan bukan di bangkangi,” jelas dia.

Direktur NCW Ruben saat memberikan keterangan pada awak media

Ruben mengaku bahwa perkara ini akan diserahkan kepada Panwas kota Palembang dan Panwas kota Palembang pun telah berjanji akan bersikap profesional.

“Untuk sementara ini kami serahkan kepada Panwas kota Palembang, mereka telah berjanji akan profesional, mungkin akan langsung ke DKPP kata beliau,” ujar Ruben.

Untuk selanjutnya Aliansi LSM memberikan kecaman kepada pihak Panwas Kota untuk menindaklanjuti perkara KPU yang dianggap tidak mengindahkan laporan dari pihak terkait laporan dari Syakir yang tidak digubris oleh pihak KPU mengenai Permasalahan Hutang piutang dari salah satu paslon Wako-Wawako.

Padahal pada 11 April 2018 KPU Palembang telah mengumumkan setiap persyaratan pencalonan dan syarat Paslon Walikota yang mendaftarkan diri di KPU kota Palembang dengan mengumumkan para Paslon harus memenuhi syarat antara lain tidak memiliki tanggungan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf K.

Sedangkan untuk mewakili pihak Panwaslu kota Palembang, Anggota Panwaslu Kota Palembang Dadang Aprianto angkat bicara mengenai Gugatan ini dengan mengatakan bahwa pihak Panwas meminta NCW Palembang untuk melengkapi syarat-syarat tertentu. Dan jika terdapat ada kejahatan pemilu maka akan langsung diproses di Gakkumdu. “Tidak bisa kita bekerja berdasarkan desakan massa atau masyarakat. Artinya itu tidak profesional. Jadi kita himbau untuk melengkapi syaratnya, agar bisa dilanjutkan ke Gakumdu,” kata dadang.