Syarat Rekrutmen KPPS Membebani, Menuai Kritik

Reporter: Fandi | Editor: Arjeli SS

Palembang, LamanQu.com (Sabtu, 29 April 2018). Tahapan penyelenggaraan Pilkada Juni mendatang KPU semakin tancap gas selain soal infrstruktur Pemilihan hingga Tim Pemungutan suara harus tuntas sesuai target kerja.

Sesuai ketentuan Peraturan KPU No 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelengaraan Pemilihan Umum. Syarat rekrutmen anggta KPPS digadang sebagai indicator sangat selektip dan credible untuk melahirkan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) ternyata menuai kritik dari berbagai pihak terkait

Ujang Hermanto, Ketua RT/RW 05/02 Kelurahan 20 Ilir D IV menyatakan keberatan nya dengan aturan syarat untuk jadi anggota KPPS  salah satu nya belum pernah menjabat 2 kali menjadi anggota KPPS berarti PPS meminta anggota KPPS yang baru yang belum berpengalaman.

Ujang Hermanto Ketua RT.05 Saat memberikan keterangan pada LamanQu.com

Kata Ujang fakta nya yang terjadi berdasarkan pemilhan yang lalu baik itu Pilkada, Pileg dan Pilpres  anggota KPPS yang berpengalaman saja sering salah dalam menghitung Kertas Suara.

Dia sebagai ketua RT keberatan dan menolak persyaratan tersebut dan memprediksi akan kacau dan tidak siap. Ada lagi poin yang menurut dia tidak masuk akal sehat bahwa ketua RT tidak dilibatkan sama sekali.

“Ketua RT kan sudah menyatu dengan kegiatan semacam ini, jadi kami tau betul apa apa yang nanti nya diperlukan”, Tutur Ujang. Contoh hal cara cara menghitung, ya kalau yang baru kan belum tentu tahu. Misal nya jumlah angkah pemilih perempuan dan laki laki salah, maka data yang lain juga akan berubah, jelas Ujang.

Lanjut Ujang, “Jadi susah untuk tidak melibatkan ketua RT, ya mungkin paling tidak sebagai pemantau atau pengawas saja, toh yang paling tahu warga setempat ketua RT lah”

Najmi Ketua forum RT/RW Kelurahan 2 Ilir mengatakan keberatan dengan syarat untuk jadi anggota KPPS. Dimintai pendapat mengenai syarat syarat untuk jadi anggota KPPS seperti surat sehat bebas narkoba dan Surat SKCK. Menurut Najmi persyaratan yang dia baru terimah dari PPS ini tanggal 27 April 2018 lalu dinilai terlalu membebankan.

Najmi, SH Ketua Forum RT/RW Kel.1 Ilir Kec.IT II Palembang

Beberapa ketua RT diwilayah RW dia telah menyampaikan rasa keberatan mereka . Disinikan saya sebagai ketua forum RT, jelas Najmi. “Terutama dengan persyaratan yang berbiaya misal nya SKCK, Surat Keterangan Kesehatan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Domicili dan Bermaterai 3 rangkap”, lanjut Najmi.

Najmi menjelaskan kalau Pilkada, Pileg dan Pilpres sebelum nya cuman Ijazah dan KTP saja. Jika persyaratan ini memang harus dipaksakan kata Najmi kami berusaha mencari siapa siapa yang mau. “Tapi secara pribadi saya akan mengundurkan diri menjadi ketua KPPS”, terang nya.

Dilanjutkan dia,”Cobalah KPU sebagai penyelenggara dalam hal ini untuk lebih bijak menterjemahkan  peraturan persyaratan itu, tidak kaku seperti ini”.

Zairin ketua PPS Kota Tanggerang ketika dimintai keterangan mengenai syarat syarat dalam rekrutmen anggota KPPS, dia menjelaskan di daerah dia cukup dengan surat keterangan sehat dari dokter, rumah sakit atau puskesmas, E-KTP dan Ijazah saja.

Zairin Ketua PPS Kota Tanggerang

“Kalau di tempat saya, Syarat rekrutment ini sebisa nya dilonggarkan saja jangan diterjemahkan secara kaku”, tutur Zairin.  Dilanjutkannya, Sebagai ujung tombak Ketua KPU mulai dari KPU Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota semua Ketua PPK dan PPS lah yang biasanya mensosialisasikan baik itu berupa keputusan hingga surat edaran.

“Tapi kita bisa melihat zona wilayah”, jelas Zairin. Ditambahkan nya, “Jangan lah semua surat edaran atau surat keputusan kita bikin kaku dan saklak”.

“Contohnya, Ijazah harus SMA,tapi yang tamatan SMA tidak bermninat atau tidak faham, tidak salah kita memakai  tamatan SMP yang mau dan berpengalaman. Itu lebih memudahkan pekerjaan dan akurasi penghitungan tingkat paling rendah di tingkat KPPS”, pungkas dia.

Pemerhati Politik(Forum Demokrasi Sriwijaya/ ForDes), Bagindo Togar Bb berpendapat bahwa relevansi antar poin persyaratan tersebut masih membingungkan.

Ketika ditanya seberapa penting peran dan tugas anggota KPPS ini dalam pelaksanaan Pemilu nanti.

Togar menjelaskan,”Dalam tahapan pelaksanaan pemilu ( Pileg, Pilpres atau Pilkada) peran atau tugas KPPS ( Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sangat penting”.

“Dikarenakan para Anggota KPPS tersebut menjelang atau disaat hari H, sungguh besar peran dan tanggungjawabnya. Mulai dari mempersiapkan, melaksanakan, melayani para pemilih, melaporkan hasil pemilihan di TPS setempat bahkan memberikan informasi terkait pelaksanaan, memberikan keteraangan terkait proses dan paska pemilihan”, jelas dia.

Ketika dimintai pendapat mengenai persyaratan yang diedarkan dalam rekrutmen KPPS Togar berpendapat bahwa setiap  KPPS beranggotakan 7 orang ditambah 2 petugas untuk ketertiban dan keamanan.

“Bila mengacu dari persyaratan yang diterbitkan oleh KPU, ada beberapa persyaratan yang terkesan janggal, misalnya persyaratan bebas dari pengguna/ pecandu Narkoba dan  tidak pernah terlibat tindak penjara minimal 5 Tahun”, jelas Togar.

Ditambahkan nya, “Untuk kedua hal diatas, tentu dibutuhkan surat resmi yg dikeluarkan oleh instansi terkait, yang sudah barang tertentu butuh kelengkapan, waktu dan biaya”.

“Sementara, maaf honor yang akan diterima tidak sepadan dengan “cost” dan beban tugas yang kelak diterima”, lanjut dia.

“Pun Jika masih ada peminat untuk mendaftar jadi anggota KPPS, motivasi mereka perlu dipertanyakan dengan nominal uang yang mereka akan keluarkan untuk urus surat itu dan ini sebannding tidak dengan pendapatan yang mereka akan peroleh nanti”,jelas Togar.

“Sebaliknya jika sepi peminat maka kredibilitas penyelenggara pilkada ini jadi taruhannya”, tegas dia.

Dari data informasi yang diperoleh bahwa honor yang akan diterimh oleh anggota KPPS untuk posisi ketua 1 orang  sebesar Rp.550.000,­- dan anggota sejumlah 6 orang sebesar Rp.500.000,- per anggota serta ditambah 2 orang anggota Linmas dengan masing masing akan dibayar honor sebesar Rp.500.000.

Ketua KPU Palembang H.Syarifudin, SE.,Msi ketika dimintai keterangan terkait persoalan ini melalui jalur chat Whatsapp (WA) hingga berita ini diterbitkan enggan kasih jawaban.