Calon Perseorangan DPD Sumsel, Wajib Penuhi 3000 Dukungan

Reporter: Fandi | Editor: Arjeli SS

Palembang, LamanQu.com – Seperti diketahui peserta dalam pemilu legislatif terdiri dari dua yaitu partai politik dan perseorangan. Pèrseorangan peserta pemilu adalah terkait dengan pengisian anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pencalonan anggota DPR dan DPD itu berbeda. Calon anggota DPR diajukan oleh partai politik. Sedangkan pencalonan anggota DPD diajukukan oleh warga yang memenuhi syarat.

Karna pencalonan anggota DPD diajukan oleh warga, maka hal pertama dilakukan bakal calon anggota DPD sebelum datang mendaftar di KPU dan ditetapkan sebagai calon adalah terlebih dahulu mendapatkan dan menghimpun dukungan dari warga/ pemilih, minimal 3.000 orang yang tersebar paling sedikit 50{00f7526d3488a34cb5c1a8fa9b3f9e1326391823bebf127f9714ff3dfefc767d} atau di 9 kabupaten/kota se Sumsel. Kemudian menyerahkan surat dukungan pemilih ke KPU provinsi Sumatera Selatan.

Penyerahan berkas dimulai 22-26 April 2018 di sekretariat KPU Provinsi. Tim pendukung pasangan calon diwajibkan mengambil username di KPU pada 21 April 2018.

Dukungan dari pemilih tersebut disusun dalam suatu surat/formulir dan dibuktikan dengan KTP Elektronik dan Surat Keterangan dari Dukcapil.

Bakal calon DPD didalam menyerahkan dokumen syarat minimal dukungan ke KPU Provinsi wajib membawa kelengkapan dokumen berupa Surat pernyataan penyerahan dukungan atau formulir model F1-DPD, daftar nama pendukung dan tanda tangan/cap jempol atau lampiran formulir F1-DPD serta photo copy KTP dan Suket dari Dukcapil. Surat pernyataan dan daftar nama pendukung itu harus diinput kedalam #SIPPP. Elemen data identitas dan jumlah pendukung yang ada dalam hard copy dan SIPPP harus sesuai.

Bagindo Togar Bb sebagai Pemerhati Politik/ Forum Demokrasi Sriwijaya ( ForDeS ) berpendapat bahwa DPD juga Lembaga Parlemen sebagai konsekuensi penerapan Sistem Bikameral ( 2 kamar), yakni DPR melalui Parpol dan DPD dari Warga umum suatu Wilayah Daerah ( Provinsi).

Menurut Togar kalau di Amerika dikenal dengan Senat ( DPD) dan Kongres ( DPR). Artinya rekam jejak Ketokohan dan Kwalitas Personal para Calon DPD murni dinilai oleh Para Anggota Masyarakat. Makanya Publik dituntut untuk ultra Kritis juga komprehensif dalam menentukan pilihan Calon Wakilnya sebagai Anggota DPD, baik dari aspek Pendidikan, Moralitas & Komitmen Politik kerakyatannya

Seperti diketahui bahwa Sistem Program dan applikasi E KTP akan menolak setiap adanya data ganda atau lebih dari para pendukung, kalau pun masih ada temuan seperti itu berarti belum terintegrasi dalam Sistem dan applikasi E KTP.

Tentu saja koordinasi OPD Dukcapil dengan Penyelenggara Pemilu ( legislatif DPR/DPD) juga sebaik nya harus menyiapkan petugas, instrumen dan regulasi yang saling mensupport. Bila ada temuan , tutup ruang untuk berkompromi, dan libatkan Bawaslu secara permanen, tutup Togar.