Tuntutan 700 Pedagang Pulsa Kota Palembang Direspon Cepat DPRD Prov Sumsel

AKSI NASIONAL PEDAGANG SELULER MENOLAK ATURAN 1 NIK 3 SImCARD, SENIN 02 APRIL 2018

Reporter: Fandi | Editor: Syamsul Fajri Al-Sajidi

Palembang, LamanQu.com – Kesatuan Niaga Seluler Indonesia (KNCI) yang merupakan perkumpulan para pelaku usaha kartu prabayar, menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Senin (2/4/2018).

Masa memulai aksinya pada pukul 10:00 WIB dengan berjumlah sekitar 700 orang yang merupakan gabungan pelaku usaha kartu prabayar (konter hp) yang berada dikota palembang.

Aksi unjuk rasa Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Kota Palembang disambut oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumsel, Sekretaris DPRD Prov Sumsel dan Plt Kadis Kominfo Sumsel untuk menyampaikan tuntutannya, Senin (2/4/2018) pukul 10.45 WIB.

Perwakilan masa yang berjumlah 10 orang yang diketua oleh M. Tantowi Jauhari menyampaikan tuntutannya mengenai Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2017 tentang pembatasan registrasi nomor kartu pelanggan, 1 NIK (Nomor Induk Kependudukan ) untuk 3 simcard yang berdampak kerugian langsung bagi para pelaku usaha kartu prabayar dan pelanggannya.

Adapun isi tuntutannya sebagai berikut :
1. Mengkaji Ulang kemungkinan besar revisi dari peraturan Menteri terkait pembatasan 1 NIK untuk 3 simcard
2. Pemerintah harus berani menjaminan keamanan data masyarakat;
3. Menunjukan langkah nyata keberpihakan pada pelaku usaha kecil dengan bantuan nyata pada UKM industri Celluler dengan kebijakan yang tidak mempersulit
4. Memohon kepada Presiden RI Bapak Ir Joko Widodo, untuk turut serta menyelesaikan dan memenuhi
permintaan kami

Ketua Komisi I DPRD Prov Sumsel DR.Budiartoro Marsul, SE.,Msi sebelah kiri bersama anggota memberikan surat dukungan terkait tuntutan dari KNCI dan M.Tantowi Jauhari Ketua KNCI Kota Palembang  sebelah kanan bersama anggota KNCI lainnya menerima surat dukungan dari Komisi I DPRD Prov Sumsel

Setelah menganalisa masukan dan berdiskusi dengan pihak KNCI, maka tuntutan masa tersebut akhirnya cepat direspon dan ditanggapi oleh Ketua Komisi I DPRD Prov Sumsel DR. H. Budiarto Marsul, SE.,Msi beserta anggotanya, Plt Kadis Kominfo DR. Inanda Karina A.F, Ssi.,Msi dan Sekretaris DPRD Prov Sumsel Ramadhan S. Basyeban, SE.,MM dengan hasil menyatakan dukungan untuk menyampaikannya nanti ke Pemerintah Pusat.