Pemkot Palembang Gratiskan PBB

Penggratisan PBB oleh Pemkot Palembang, ungkap Shinta, kebijakan itu tidak akan memberikan pengaruh pencapaian target PAD 2018. Pembebasan PBB akan ditutupi dengan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor lain.

 

Reporter: Nurhasana | Editor: Syamsul Fajri Al-Sajidi

Palembang, LamanQu.com – Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang mulai 2018 menggratiskan 177.761 wajib pajak bumi dan bangunan (PBB dengan nominal pertanggungan di bawah Rp 100 ribu hingga Rp 100 ribu.

Kebijakan Pemkot Palembang ini sebagai upaya mengurangi beban masyarakat kota Palembang. Dasar pertimbangannya, perkembangan pesat pembangunan di Kota Palembang di berbagai sektor turut berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Terbukti, realisasi penerimaan PBB di Palembang pada setiap tahun terus mengalami peningkatan.

Pada 2017, “Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp 166 milyar atau mencapai 111,01 persen, melebihi target sebesar Rp 150 milyar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BP2D) Kota Palembang Shinta Raharja.

“Di bawah kepemimpinan Walikota Palembang Harnojoyo, mulai tahun ini (2018; red) memberikan pembebasan pembayaran PBB di bawah Rp 100 Ribu”. kata Shinta.

Shinta menjelaskan, di Kota Palembang terdapat 177.761 wajib pajak dengan nominal pertanggungan PBB di bawah Rp 100 Ribu hingga Rp 100 Ribu. Jika dikualisasikan total PBB yang dibebaskan mencapai Rp. 10.801.346.472.

Walikota Palembang Harnojoyo menyatakan, ada beberapa unsur yang menjadi penunjang kemajuan pembangunan, salah satunya dengan meringankan beban kehidupan masyarakat rendah terutama dengan meringankan beban pajak bagi masyarakat.

Penggratisan PBB oleh Pemkot Palembang, ungkap Kepala Badan Pengolahan Pajak Daerah (BP2D) Kota Palembang Shinta Raharja, kebijakan itu tidak akan memberikan pengaruh pencapaian target PAD 2018. Pembebasan PBB akan ditutupi dengan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor lain.

Harnojoyo menjelaskan, dengan berkurangnya beban pajak bagi masyarakat diharapkan kehidupan masyarakat lebih baik karena berkurang kewajiban membayar pajak.

Meskipun ada penggratisan PBB oleh Pemkot Palembang, ungkap Shinta, kebijakan itu tidak akan memberikan pengaruh pencapaian target PAD 2018. Alasan dia, pembebasan PBB akan ditutupi dengan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor lain.◊